TENGGARONG, Sejumlah nelayan di Kecamatan Muara Badak menuntut agar aktivitas bongkar muat batubara di Perairan Muara Berau, Muara Badak, distop.

Pasalnya, aktivitas bongkar muat ini merusak habitat laut dan terumbu karang di dalamnya. Selain itu penghasilan para nelayan pun mengalami penurunan drastis.

Tuntutan para nelayan ini disampaikan dalam Rakor Penanganan Masalah Nelayan Bagan Tancap Kecamatan Muara Badak yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar di Aula Serbaguna Gedung Bappeda Kukar, kemarin.

Hadir dalam acara tersebut Asisten II Kukar Sukhrawardy. Sementara  narasumber Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Nursigit, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar Armaenadi dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul Iwan Suyatna.

Andi Basri, perwakilan nelayan Muara Badak, mengemukakan izin Kementerian Perhubungan hanya aktivitas bongkar muat barang dan jasa, bukan batubara, ini jelas-jelas pelanggaran, mestinya izinnya bisa dicabutaktvitas bongkat muat batubara ini sudah berlangsung sejak 2015. Penghasilan nelayan terus turun dan utang menumpuk, bahkan, sekarang tidak ada lagi yang bisa dimasak. Sudah lama kita bersabar” tuturnya.

Menurutnya, aktivitas bongkar muat batubara menyalahi aturan. Jarak bongkar muat hanya sekitar 2,5 mil atau 2 km, padahal mestinya 9 mil. “Ini airnya masih dangkal sebagai tempat bongkar muat batubara. Banyak ceceran batubara jatuh ke laut dan merusak habitat ikan dan terumbu karang” ucap Basri.

Ada 110 nelayan bagan tancap yang mengandalkan potensi perikanan dari perairan Muara Badak. tiap tahun bagan tancap dibangun nelayan hingga 300 unit. Saat musim utara beberapa bagan runtuh dihempas angin. “Kami menuntut ganti rugi atau kompensasi atas penghasilan kami yang berkurang akibat aktivitas bongkar muat batubara selama ini. Kami juga minta aktivitas bongkar muat batubara distop karena dapat merusak habitat laut dan trumbu karang” ujar Basri. aji/poskotakaltimnews.com